Di Indonesia, industri pertambangan (termasuk eksplorasi) telah berkembang dengan pesat sehingga kebutuhan akan sumber pendanaan dari bursa dan perbankan meningkat secara signifikan. Oleh karenanya permintaan akan laporan eksplorasi, sumberdaya, serta cadangan mineral dan batubara yang kredibel disusun oleh individu yang kompeten juga meningkat.
Dengan begitu, Indonesia dirasa perlu untuk mengembangkan kode pelaporan hasil eksplorasi sumberdaya mineral dan cadangan sendiri yang kemudian lahirlah kode KCMI yang akan dibahas pada tulisan ini.
Sejarah Lahirnya Kode KCMI
Inisiatif pengembangan sistem pelaporan pertambangan dan Competent Person Indonesia (CPI) oleh IAGI dimulai di akhir tahun 1990-an baik secara independen maupun bekerja sama dengan Bursa Efek Surabaya (Sebelum berubah menjadi Bursa Efek Indonesia).
Kemudian kode KCMI diresmikan untuk pertama kalinya pada September 2011 melalui konvensi nasional KCMI. Selanjutnya, kode KCMI 2011 direvisi pada akhir tahun 2017 dengan peluncuran kode KCMI 2017.
Penerbitan kode etik baru ini bertepatan dengan penerimaan KCMI sebagai anggota kesebelas CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) pada tanggal 31 Oktober 2017 dalam Pertemuan Tahunan CRIRSCO di Yogyakarta.
Kode KCMI mendapatkan pengakuan dan penerimaan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penerbitan peraturan I-A.1 yang berlaku sejak November 2014.
Direktur Jenderal Batubara dan Mineral, Kementerian ESDM RI, dalam surat keputusannya No. 569DJB/2015 mensyaratkan bahwa sejak April 2017, pelaporan hasil eksplorasi, sumberdaya, dan cadangan mineral mengacu pada kode KCMI dan ditandatangani oleh CPI.
Landasan Dasar Kode KCMI
Asas-asas utama yang mengatur operasi dan penerapan dari kode ini adalah sebagai berikut:
1. Transparansi
Sejatinya bahwa pembaca Laporan Publik wajib disuguhi dengan informasi yang cukup, penyajian yang jelas dan tidak memiliki arti yang membingungkan untuk memahami laporan dan tidak menyesatkan.
2. Materiality
Laporan Publik harus berisikan semua informasi yang relevan yang diperlukan oleh investor dan penasihat profesionalnya secara wajar, dan sepantasnya diharapkan dijumpai dalam laporan tersebut, untuk keperluan pengambilan keputusan yang tepat dan berimbang mengenai hasil-hasil eksplorasi, jumlah Sumberdaya Mineral atau Cadangan yang dilaporkan.
3. Kompeten
Laporan Publik harus didasarkan pada hasil kerja yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan berpengalaman pada bidangnya serta terikat oleh kode etik dan aturan organisasi yang menaunginya, seperti Competent Person Indonesia (CPI).
Peran Penting Kode KCMI
1. Akurasi dan Kredibilitas Estimasi Sumberdaya dan Cadangan
Kode KCMI memberikan panduan yang terstandar dan penilaian, pengukuran, dan pengungkapan cadangan mineral untuk menghasilkan laporan estimasi sumberdaya dan cadangan yang kredibel dan akurat guna mendukung keputusan bisnis.
2. Transparansi dan Kepercayaan
Kode KCMI mendorong transparansi dalam pelaporan estimasi sumberdaya dan cadangan. Dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan, perusahaan pertambangan dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pihak berkepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat.
Transparansi ini dapat membantu membangun kepercayaan dan citra positif perusahaan dalam industri pertambangan.
3. Kepatuhan terhadap Standar Internasional
Kode KCMI dirancang dengan merujuk pada standar internasional dalam penilaian estimasi sumberdaya dan cadangan, seperti JORC (Joint Ore Reserves Commitee) dan CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) guna membangun reputasi dan aksesibilitas dalam pasar global.
4. Pengelolaan Resiko Menjadi Lebih Baik
Dengan memiliki pedoman yang terstruktur, perusahaan dapat mengantisipasi potensi tantangan dan merumuskan strategi yang tepat untuk membantu mengurangi resiko operasional dan finansial.
5. Penguatan Hubungan dengan Pihak Berkepentingan
Adopsi kode KCMI dapat membantu perusahaan pertambangan dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak berkepentingan, seperti investor, pemerintah, dan masyarakat lokal. Kode ini memberikan jaminan bahwa perusahaan menjalankan praktik yang profesional dan transparan, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak.
Begitu pentingnya peran kode KCMI dalam pengurusan persyaratan dokumen krusial dalam pertambangan, seperti RKAB, Studi Kelayakan, maupun pada saat pengurusan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan mudahnya berkonsultasi akan membantu pengurusan dokumen menjadi lebih efisien!
Ribet Urus Perizinan Tambang ?
Konsultasikan masalah perizinan perusahaan tambang Anda bersama Mininghub Indonesia. Gratis!